Subang, Demokratis
Sejumlah lembaga dan ormas gerudug dan melakukan audensi ke KPU Subang terkait netralitas, transparansi, dan sportifitas dalam Pikada 2024.
Dalam audensinya mereka mempertanyakan aspirasinya, terlebih pejabat daerah yang menjadi tim kampanye mengapa belum melakukan cuti.
Seperti apa yang telah disampaikan oleh perwakilan peserta audensi dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) yakni Ketua Umum GPI Subang yaitu Diny Khoerudin yang biasa disapa Pidi kepada awak media, Selasa (8/10/2024).
“Kami mohon kepada pihak KPU meninjau ulang terkait SK Tim Kampanye atau Tim Pemenangan dari paslon cabup dan cawabup pada pilkada 2024, karena jika mereka belum melakukan cuti, secara otomatis dalam mengkampanyekan paslon usungannya menggunakan fasilitas negara dan menggunakan ruang ruang reses dalam berkampanye, hal ini kan melanggar PKPU yang berlaku,” ucap Diny.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Subang yakni Abdul Muhyi menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran yang disampikan kepada pihaknya.
“Alhamdulillah pada kesempatan audensi kali ini dihadiri beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila, GPI, Grib Jaya, dan PPIR terkait netralitas, transparansi, dan sportifitas di pilkada 2024, sebenarnya tanpa dipinta pun kami akan menjaga regulasi baik tentang netralitas, sportifitas, dan transparansi sehingga kami berjanji tidak akan memihak kepada salah satu paslon pada pilkada 2024,” ujar Abdul Muhyi kepada media.
Pada audensi tersebut beberapa ormas Pemuda Pancasila, GPI, Grib Jaya, dan PPIR menyodorkan draft fakta integritas untuk ditandatangani agar apa yang disampaikan oleh KPU Subang bisa dijaga sesuai komitmen.
Namun pihak KPU Subang akan mempelajari dahulu terkait hal tersebut dan akan diserahkan di kemudian hari apabila sudah diteken. (Abdulah)
