Bandung, Demokratis
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Jawa Barat Ai Nurhasan dinilai tidak pantas duduk menjabat Kabid PKLK. Hal ini dilihat dari kepercayaan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilakukannya, yang dinilai sangat buruk. Selayaknya sebagai seorang Kabid dia harus melakukan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas, bukan menghindar dari pertanyaan-pertanyaan wartawan.

Kabid yang belum lama menjabat Kabid PKLK ini Sudah berkali-kali di temui Tim SKU Demokratis untuk mengkonfirmasikan terkait anggaran DAK Fisik SLB tahun 2024 sebesar Rp 56.243.488.000, yang di kelola oleh bidang PKLK

Surat Konfirmasi Tertulis pun sudah dua kali dikirim kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan Jabar dan yang terakhir yakni pada Kamis (09/01/2025) dan sudah mendapat Disposisi yang diberikan kepada Kabid PKLK, namun tidak dihiraukan oleh Pengguna anggaran (PA) Ai Nurhasan

Demikian juga PPK DAK Fisik SLB Edi Kurnia, begitu besar anggaran DAK yang mereka kelola namun tidak pernah dijelaskan maupun di jawab secara tertulis sesuai dengan permohonan pada surat konfirmasi Tim Wartawan SKU Demokratis dan online.

Demikian juga halnya dengan kabid PKLK Ai Nurhasan, sebagai Pengguna Anggaran seharusnya menanggapi surat SKU Demokratis dan menjawab dengan tertulis juga. Namun yang dialami SKU Demokratis, setiap bermaksud menemui Kabid PKLK untuk konfirmasi ke ruang kantornya, melalui sekuriti setiap ditanya mengatakan “Yang bersangkutan tidak ada dikantor”. Hal seperti ini juga dialami beberapa media, kabid PKLK Ai Nurhasan pun selalu tidak ada di ruang kerjanya. Perbuatan seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang setingkat Kabid PKLK.

Begitu pula Edi Kurnia yang menjabat sebagai PPK DAK Fisik SLB, ketika dikonfirmasi di kantornya selalu tidak ada ditempat. Dan setiap dihubungi melalui Ponselnya selalu saja saling lempar dengan Yudi Pramesti, saling pingpong. “Silahkan hubungi Yudi Pramesti,” jawabnya ringan. Kelakuan seperti ini seharusnya sudah tidak dilakukan lagi oleh pejabat publik. Masyarakat butuh informasi. Media hanya sebagai sarana untuk menyampaikan berita kepada pembacanya maupun publik. (IS/Tim)