Jeneponto, Demokratis
Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si didampingi Wakil Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, SE, .MM memberikan sambutan pada acara penyerahan piagam penghargaan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyerahan kunci rumah bagi penerima manfaat bantuan penanganan RTLH di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kamis (27/1/2022).
Penyerahan piagam penghargaan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah korban bencana tingkat Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2021 dipusatkan di Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu.
Kadis Perumahan Alfian Afandy Syam dalam laporannya menyampaikan rehabilitasi RTLH tersebar di beberapa wilayah desa/kelurahan di 11 kecamatan. Melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan sebayak 101 unit dari bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS-DAK) 54 unit, peningkatan kualitas RTLH DAU sebanyak 40 unit, rehabilutasi korba banjir 7 unit.
Sementara di Dinas Sosial sebayak 74 unit untuk bantuan sosial bagi kelompok rentang korban kebakaran dan Rutilahu bersumber dari dana hibah dan APBN Kemensos 50 unit untuk program alokasi Dana Desa sebanyak 150 unit masing-masing tersebar di 9 desa. Sementara yang bersumber dari APBN PUPR sebanyak 280 unit untuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan tersebar di 8 desa.
Bupati Jeneponto menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pelaksana kegiatan ini serta atas dukungan jajaran Kementerian PUPR, Universitas Bosowa serta DPRD Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto dan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
“Ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagai salah satu upaya meringankan beban saudara-saudara kita para warga korban bencana dan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni. Dan kita semua berharap agar hasil dari program ini kiranya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh warga penerima manfaat,” katanya.
Bupati berharap program ini mampu mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, termasuk upaya pengentasan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur rumah tinggal bagi warga dan tidak ada lagi kawasan yang kumuh.
“Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen dasar dari terwujudnya fungsi-fungsi kemandirian. Dengan demikian apabila hal ini terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat akan dapat pula dipenuhi secara baik,” katanya.
Lebih jauh dikatakan, hadirnya pekerjaan ini tentunya juga diarahkan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penguatan peran kelembagaan masyarakat.
“Olehnya itu, saya mengharapkan agar berbagai program pemberdayaan dan pembangunan infarstruktur untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditingkatkan pelaksanaannya, dalam mendukung proses kemandirian tersebut,” tambahnya.
“Integrasikan dengan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk dalam membangun kualitas hidup masyarakat dan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Ketersediaan air minum yang bersih dan sehat agar kiranya juga dapat menjangkau seluruh wilayah dan pelosok di daerah ini. Termasuk sektor penyehatan lingkungan, yang meliputi tempat BAB, MCK dan sejenisnya,” pungkasnya.
Turut hadir Dandim 1425 Jeneponto Gustiwan Ferdianto, Pj. Sekda H. Muhammad Basir, Rektor Universitas Bosowa Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Hamsiah Iksan bersama Wakil Ketua TP. PKK Hj. Salmawati Paris, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas PUPR, Kadis Sosial Nirmala Syuaib, Kadis PMD Abd. Makmur, Kepala Inspektorat Maskur, Kepala Bapenda H. Saripuudin Lagu, Beberapa Kepala Perangkat Daerah,Beberapa camat, Lurah/Desa se-Kabupaten Jeneponto. (Hamza Sila)
