Surabaya, Demokratis
Dinas Pendidikan Jawa Timur menyiapkan 11.220 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan guru SMA/SMK serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) di wilayah setempat.
“Jumlah itu karena kebutuhan guru di Jatim memang cukup tinggi. Bahkan hampir seluruh sekolah negeri yang diisi guru tidak tetap (GTT) cukup banyak,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi di Surabaya, Senin (26/7/2021).
Menurut dia, kebutuhan ini disebabkan karena beberapa tahun terakhir banyak guru purnatugas dan beberapa di antaranya meninggal dunia.
Di lain sisi, jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru baru tidak seimbang dengan jumlah GTT. Secara total, kata dia, kebutuhan guru Jatim mencapai 42.883 orang, yang diisi oleh 27.892 aparatur sipil negara (ASN) dan 15.091 GTT.
“Jumlah ini (42.883 orang) tidak diisi oleh ASN semua. Karena selama ini jumlah yang purnatugas dan ASN yang baru masuk tidak proporsional. Jadi memang harapan kami perekrutan PPPK bisa mengakomodir kebutuhan guru di Jatim,” ucapnya.
Berdasarkan data Disdik Jatim, lanjut Wahid, dari kuota 11.220, kebutuhan akan guru produktif cukup tinggi, yakni mencapai 3.608 kuota.
Selanjutnya guru bimbingan konseling (BK) yang mencapai kuota 2.059, dan terakhir guru agama mencapai 200, yang sebanyak 193 kuota di antaranya diperuntukkan untuk guru agama Islam.
Wahid menjelaskan, dalam perekrutan PPPK, yang mendapatkan prioritas dalam penerimaan adalah para guru honorer berusia maksimal 59 tahun.
Sedangkan dalam penerimaannya, ada tiga proses seleksi kompetensi yang memuat kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural akan diikuti pelamar. Tahapan seleksi kompetensi ini meliputi seleksi kompetensi I, seleksi kompetensi II dan seleksi kompetensi III.
“Karena ada tiga tahap seleksi, kesempatan (peserta) lebih besar. Tahap satu pelamar dari GTT, jika seleksi kompetensi teknis pertama tidak lulus, mereka bisa ikut lagi di seleksi kesempatan kedua dengan pelamar PPPK dari umum. Jika tidak lulus juga, bisa ikut yang ketiga,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu mengatakan perekrutan PPPK merupakan kesempatan bagus bagi GTT dan disambut gembira oleh sekolah.
Selama ini jumlah guru honorer menjadi beban tersendiri bagi sekolah, dan terbukti lewat penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang banyak diperuntukkan untuk gaji guru honorer.
“Arahan pemerintah para GTT yang mengikuti seleksi PPPK ada pembinaan di masing-masing lembaga, agar mampu mengikuti seleksi dengan baik. Kami juga melakukan pengawasan dan berupaya memberikan kompetensi tertentu sehingga GTT yang mengikuti PPPK bisa lolos,” tutur dia. (Red/Dem)
