Kabupaten Tasikmalaya, Demokratis
Adanya keluhan sebagian kepala sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga digiring paksa untuk membeli Buku Sekolah Dasar kepada salah satu CV di Kabupaten Tasikmalaya. Mirisnya lagi, penggiringan ini dibarengi dengan ditakut-takutinya Kepala Sekolah SD akan ada Lapdu ke APH jika tidak membeli buku yang dimaksud. Mereka Kepala Sekolah dicekoki cerita kalau akan ada Lapdu, dan untuk membereskannya mereka harus membeli buku tersebut ke salah satu CV yang ditunjuk.
Tentu saja, para Kepala Sekolah ini mendadak membongkar Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Tasikmalaya yang dimintai waktu untuk wawancara oleh salah satu wartawan lokal melalui pesan WhatsApp tidak ada jawaban.
Dikarenakan tidak ada jawaban, wartawan mencoba mendatangi tempat kerja Ketua K3S tersebut, Selasa (6/2/2024), namun orang yang dituju sedang tidak ada di tempatnya. Akhirnya, dibuat wawancara secara tertulis yang disampaikan wartawan melalui surat yang waktu itu diterima oleh salah satu guru di SDN 2 Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
Lama beberapa hari menunggu dan masih tidak ada jawaban, wartawan mencoba kembali mengkonfirmasi hal tersebut melalui pesan WhatsApp. Kali ini Ketua K3S menjawab dengan singkat.
“Nanti saja ketemu. Sekarang padat kegiatan,” ucap Amin Miftahul Fatahilah yang juga Kepala Sekolah SDN 2 Padakembang tanpa memberikan sedikitpun jawaban yang ditanyakan wartawan.
Sampai berita ini ditulis, Ketua K3S Kabupaten Tasikmalaya/Kepala Sekolah SDN 2 Padakembang tetap belum memberi jawaban pasti terkait permasalahan tersebut. (Eddinsyah)
