Banda Aceh, Demokratis
Polemik penertiban kios kecil di kawasan Darussalam kian memanas setelah unggahan media sosial dari akun @saifuddin bantasyam menuai gelombang kecaman dari berbagai kalangan. Narasi yang dinilai provokatif, penuh kecurigaan, dan tendensius itu disebut telah membentuk opini publik yang berujung pada tekanan terhadap keberadaan kios milik warga kecil.
Berdasarkan tampilan profil akun tersebut, pemilik akun terlihat mencantumkan identitas yang mengarah sebagai tenaga pengajar atau dosen pada lingkungan Fakultas Hukum. Karena itu, sebagian warga menilai gaya komunikasi yang digunakan seharusnya lebih meneduhkan dan memberi edukasi, bukan memancing polemik berkepanjangan di ruang digital.
Sejumlah pihak menilai unggahan tersebut tidak semata membahas ketertiban kota, tetapi juga terkesan menyudutkan pemerintahan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah. Di sisi lain, akun itu juga disebut selama ini dikenal sangat pro terhadap wali kota sebelumnya.
“Dulu sangat mendukung pemerintahan sebelumnya. Sekarang ketika kepemimpinan berganti, narasinya terkesan keras kepada pemerintah yang baru. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” ujar seorang warga yang mengikuti polemik tersebut.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredar anggapan bahwa pasca unggahan itu, pemerintah disebut langsung merespons dengan memerintahkan Satpol PP melakukan penertiban tegas terhadap kios berwarna merah di Simpang Galon. Namun yang dipersoalkan masyarakat, tindakan itu dinilai hanya menyasar satu kios tertentu, sementara kios lain di sekitar lokasi disebut masih tetap berdiri.
“Kalau memang penataan kawasan, seharusnya semua ditertibkan secara adil dan menyeluruh. Jangan sampai terlihat hanya satu kios yang dijadikan sasaran,” kata seorang warga.
Di balik polemik itu, tersimpan kisah seorang anak yatim bernama Yayat, warga asli Darussalam. Kios merah sederhana yang dipersoalkan itu bukan sekadar bangunan kecil, melainkan sumber penghidupan bagi dirinya, ibunya, dan empat adiknya. Sejak ayahnya meninggal dunia dua tahun lalu, Yayat menjadi tulang punggung keluarga.
Setiap hari ia berjualan pulsa, aksesori ponsel, dan kebutuhan ringan lainnya demi memenuhi kebutuhan makan keluarga, membayar listrik, serta membiayai sekolah adik-adiknya. Kios itu menjadi salah satu harapan utama keluarga untuk bertahan hidup.
Karena itu, banyak warga menilai penertiban tersebut sangat memukul kondisi keluarga Yayat. Terlebih, usaha kecil itu merupakan sumber kehidupan seorang anak yatim yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup sekaligus menanggung biaya pendidikan adik-adiknya.
“Yang hilang bukan sekadar kios, tapi sumber nafkah keluarga. Ada anak-anak yang butuh sekolah dan kebutuhan sehari-hari,” ujar warga sekitar.
Kecaman juga datang dari kalangan mahasiswa. Nabil menilai sikap yang ditunjukkan akun tersebut tidak mencerminkan empati dan kepedulian sosial. Ia menyebut sangat ironis jika energi seorang akademisi justru habis untuk menyoroti usaha kecil masyarakat, bukan memberi solusi terhadap persoalan yang lebih besar.
“Kalau memang ingin mengkritisi, berikan solusi. Jangan hanya menekan usaha kecil warga yang mencari makan,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Riska, seorang sarjana pendidikan. Ia mengaku kecewa karena narasi yang dibangun dinilai berlebihan dan cenderung menimbulkan prasangka terhadap pihak lain tanpa dasar yang jelas.
“Ini bisa memicu keresahan. Kritik harus disampaikan dengan tanggung jawab dan data yang jelas,” katanya.
Menariknya, setelah banyak komentar negatif dan tanggapan kritis bermunculan terhadap unggahan tersebut, sejumlah pengguna media sosial menyebut kolom komentar pada postingan itu kini telah dinonaktifkan. Langkah itu memunculkan beragam respons, mulai dari penilaian bahwa pemilik akun menghindari perdebatan hingga dugaan tidak siap menerima kritik balik dari publik.
“Pemerintah boleh menata kota, tetapi harus tetap adil dan manusiawi. Jangan sampai yang paling mudah ditertibkan justru rakyat kecil yang sedang berjuang mencari makan dan membiayai pendidikan keluarganya,” tutup Riska. (Red/Dem)
