Labuan Bajo, Demokratis
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa terbesar. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki merupakan komponen penting dalam industri pariwisata di Indonesia. Satu dari lima destinasi wisata yang saat ini menjadi super prioritas di tahun 2020 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dimana Pulau Komodo menjadi salah satu daya tarik wisatawan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian perbaikan fasilitas khususnya infrastruktur maupun kelengkapan-kelengkapan yang ada di wilayah Labuan Bajo NTT. Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedang melakukan penataan bagi terminal khusus penumpang dan barang/kargo, dimana saat ini sedang dibangun Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu yang nantinya akan digunakan menangani lalu lintas logistik dan bongkar muat kontainer, kargo, dan curah cair, sehingga akan memisahkan aktivitas pariwisata dan bongkar muat kargo di Pelabuhan Labuan Bajo. Dengan pemindahan kegiatan logistik ke terminal multipurpose ini, Pelabuhan Labuan Bajo akan direvitalisasi dan dikhususkan bagi kapal-kapal wisata dan kapal penumpang.
“Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan penetapan alur di Direktorat Kenavigasian ini mutlak harus kita lakukan, karena bagaimanapun juga setelah kita menetapkan alur tentu ada beberapa fasilitas yang harus kita lengkapi, baik Sarana Bantu Navigasi (SBNP) maupun peralatan-peralatan komunikasi sehingga FGD kali ini mempunyai makna yang lebih strategis untuk kita bisa mendiskusikan bagaimana nanti Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur ini bisa diterima oleh semua pihak,” ujar Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, serta perlintasan pada Kawasan Taman Nasional Komodo di Luwansa Beach Hotel Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat NTT, Kamis (3/9).
Di lain sisi, Hengki menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan juga sangat intens untuk mengawal pembangunan infrastrukur transportasi di labuan bajo dengan memerintahkan eselon I terkait memonitor setiap progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan sehingga bisa selesai tepat waktu.
Harapannya dengan beroperasinya pelabuhan Labuan Bajo dan Terminal Wae Kelambu secara keseluruhan akan dapat mendukung kegiatan pariwisata dan bersamaan dengan kegiatan usaha logistik bagi keberlangsungan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
Pada kesempatan yang sama, Hengki juga menyampaikan apresiasinya atas diselenggarakannya FGD ini dalam mewujudkan destinasi wisata kelas dunia. “Saya sangat mengapresiasi sekali kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka bagaimana nanti kita bisa membangun suatu destinasi wisata berkelas dunia dan tentu dengan penataan-penataan bagaimana kita tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran,” tuturnya.
Ia berharap agar para narasumber yang hadir pada FGD ini dapat menyampaikan dari sisi pengelolaan pelabuhan, pengelolaan alur pelabuhan di lokasi-lokasi wisata, pengaturan terminal penumpang yang dikhususkan untuk mendukung pariwisata, serta bagaimana logistik dapat dimobilisasi dengan baik.
Demi mendukung fungsi tersebut, lanjut Hengki, maka penataan alur-pelayaran Pelabuhan Labuan Bajo, Terminal Wae Kelambu serta Perlintasan Pulau Komodo selayaknya segera untuk dilaksanakan. “Berkat sinergi yang baik antara seluruh pihak yang terkait maka telah disusun Rancangan Keputusan Menteri (RKM) Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran Pelabuhan Labuan Bajo, Terminal Wae Kelambu serta perlintasan Pulau Komodo,” ucapnya.
Perlu diketahui bersama, alur pelayaran ini meliputi ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi dan perlindungan lingkungan maritim dimana pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Labuan Bajo. Sedangkan untuk Sistem Rute dimana penetapan bagan pemisah lalu lintas, rute dua arah, garis haluan, daerah yang harus dihindari rute air dalam, daerah kewaspadaan dan daerah putaran, pengawas penataan dan penyelenggaraan alur dilaksanakan oleh Disnav Kelas II Kupang.
Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran di Pelabuhan Labuan Bajo, Terminal Wae Kelambu serta perlintasan Pulau Komodo dapat terwujud guna mendukung perekonomian dan pariwisata di kawasan wilayah Nusa Tenggara Timur.
Sebagai informasi, proses penetapan Alur-Pelayaran Pelabuhan Labuan Bajo, Terminal Wae Kelambu Serta Perlintasan Pulau Komodo ini sudah mencapai tahap ketiga yang merupakan tahap terakhir, dimana tahapan sebelumnya yaitu tahap persiapan administrasi teknis dan tahap pelaksanaan survey. “Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Perhubungan Laut, beliau sangat gembira atas bisa diselesaikannya survey alur di Pelabuhan Labuan Bajo dan Wae Kelambu,” ujar Hengki.
Selanjutnya, langkah terakhir yaitu finalisasi draft RKM penetapan alur, maklumat pelayaran/ Berita Pelaut Indonesia dan yang paling terakhir yaitu Sosialisasi Penetapan Alur.
Adapun narasumber yang hadir pada acara FGD ini antara lain Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian Zahara Saputra, Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Kepelabuhanan Gus Rional, Kasubdis Navigasi Disnautika Pushidrosal Letkol Laut (P) Sinung Budi Prasojo, serta Kepala Seksi Logistik Distrik Navigasi Kelas III Kupang Capt. Richard Christian selaku moderator. Selain itu, FGD ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Manggarai Barat Martinus Ban, Kepala Distrik Navigasi Kelas III Kupang M. Israyadi dan Kepala UPP Labuan Bajo Simon B. Baun, serta dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari perusahaan pelayaran nasional, perusahaan pelayaran rakyat dan para asosiasi pelayaran. (Red/Dem)
