Jakarta, Demokratis
GKR Hemas anggota DPD terpilih dari Yogyakarta belum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua DPD 2019 – 2024, sedangkan calon lainnya saya juga masih belum tahu.
Hal ini diutarakan Mishati anggota DPD terpilih dari Propinsi Riau setelah mengikuti diskusi publik yang membahas keterwakilan perempuan di pimpinan legislatif yang menghadirkan pembicara GKR Hemas di Gedung DPR, Kamis (29/8/2019).
Mishati mengatakan, dirinya belum tahu siapa saja figur-figur lain yang telah deklarasi. “Semakin banyak calon semakin baik. Tetapi pada saat pemilihan supaya agar diputuskan secara aklamasi dari pada voting,” imbuhnya.
Mishati menepis diskusi perempuan dijadikan ajang dukung mendukung calon Ketua DPD. “Justru diskusi bukan membicarakan kepentingan orang perorang tetapi untuk menyamakan persepsi atas keterwakilan perempuan di pimpinan MPR, DPR dan DPD bahkan di komisi atau komite atau badan lainnya di legislatif,” katanya.
Kedua, karena pada saat Pemilu lalu masih banyak pemilih perempuan yang tidak memilih Caleg perempuan atau calon anggota DPD perempuan.
“Pada sisi lain, saat apabila sudah terpilih menjadi anggota DPD atau DPR diminta untuk memperjuangkan suara perempuan di parlemen dan DPD,” paparnya.
Ia setuju dan sependapat bahwa masih diperlukan capacity building untuk penguatan peran perempuan dan fungsi buat yang sudah terpilih di DPR dan DPD yang berjumlah 36 orang yang sebagian besar adalah wajah baru.
Pakar tata negara Bivitri Savitri menyatakan pemimpin perempuan di lembaga politik di parlemen masih rentan dijatuhkan. “Ini pernah dialami oleh GKR Hemas yang dijatuhkan dengan cara inkonstitusional saat menjadi Wakil Ketua DPD pada tahun 2017 lalu,” tegasnya.
GKR Hemas menyatakan memang sistimatis cara menjatuhkan perempuan saat dirinya mimpin DPD. “Mulai dari atas, lalu diobrak-abrik. Ini tragedi,” ungkapnya pertama kali hadapan aktivis perempuan.
Dikatakan, dirinya tidak memiliki kepentingan. “Saya kembali menjadi calon anggota DPD karena diminta ibu-ibu di Yogyakarta, yang dasarnya punya modal sosial,” paparnya.
Untuk itu, baiknya, tambahnya, perempuan harus mendukung perempuan dan bersatu. “Saya pernah ditekan agar tidak dipilih menjadi Ketua DPD,” ungkapnya seraya mengatakan, malah F PDIP dan FPKB mencoba menggiringnya menjadi pimpinan MPR.
“Saya menolak karena saya tidak mencari jabatan. Saya ingin DPD seperti DPR meski tidak sandingi DPR yang bisa membuat semua Undang-undang. Tapi juga jangan DPD seperti sekarang yang tidak bisa membuat UU,” jelasnya.
Menurutnya, DPD sekarang ini semakin rusak karena peraturan Tatib dirubah agar dirinya tidak bisa mencalonkan. “Banyak yang emosi dan ambisi jadi ketua DPD. Untuk itulah, nanti perempuan harus maju memimpin DPD,” ujar Hemas yang baru saja bertemu Presiden Jokowi di Kulon Progo setelah diajak Gubenur Propinsi DIY Yogyakarta Sultan Hamangkubuwono X.
“Pada saatnya saya ingin bertemu dengan perempuan anggota DPD terpilih, khususnya ibu-ibu yang baru terpilih bersatu, jangan sampai tidak solid,” pungkasnya. (Erwin Kurai)
