“Dan terkait dengan pajak-pajak daerah nanti dari teman-teman DPR akan mendorong agar daerah bisa gotong royong untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah. Kemudian selanjutnya juga untuk pembahasan KUP menyepakati ini akan dibahas di Komisi XI,” tuturnya.
Airlangga menuturkan, Golkar dan PKS juga membahas mengenai politik kebangsaan, di mana ke depannya pihaknya akan mengedepankan politik kebangsaan dan diharapkam politik identitas akan ditinggalkan.
“Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun ke-Bhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan, bahwa posisi Golkar dan PKS hari ini sama-sama menghargai posisi masing-masing. Golkar sebagai partai pemerintah, dan PKS yang berada di luar pemerintahan. “Sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik ke depan,” tutupnya. (Red/Dem)
