Jakarta, Demokratis
Jokowi Mania (JoMan) menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil merupakan salah seorang menteri yang layak di-reshuffle. Juru bicara BPN Taufiqulhadi mempertanyakan maksud JoMan.
“Entah apa maksud JoMan menyampaikan kasak-kusuk yang sifatnya seakan lebih akurat dari pengambil keputusan sendiri,” kata Taufiqulhadi, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Menurut Taufiqulhadi, hingga kini belum ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. Yang ada, sebut dia, para pihak yang di luar kabinetlah yang menginginkan adanya reshuffle.
“Soal reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Tapi belum ada pembicaraan sama sekali soal reshuffle kabinet sejauh ini. Yang ada hanya kasak-kusuk di luar, termasuk dari JoMan,” sebutnya.
Lebih lanjut, Taufiqulhadi menjelaskan, kalaupun akan ada reshuffle, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi tahu para pimpinan partai koalisi. Ketua DPP NasDem itu menyebut proses tersebut selalu dilakukan Jokowi setiap kali akan ada reshuffle.
“Soal reshuffle, pasti presiden akan menyampaikan dulu kepada pimpinan-pimpinan partai koalisi pendukungnya. Itulah sikap Presiden selama ini. Itu sebabnya, partai seperti NasDem tidak pernah goyah dan ragu mendukung Pak Jokowi,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel mengabarkan Jokowi tengah merumuskan pergantian sejumlah menteri pada bulan ini. Versi JoMan, ada lima menteri yang layak di-reshuffle, di antaranya Menteri Pertanian Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
“Reshuffle ini penting agar menteri tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita bisa lihat Menteri Lutfi, Presiden tak mau impor, lo, kok malah ngeyel impor. Begitu juga kasus subsidi pupuk yang tidak berdampak pada swasembada hasil pertanian,” sebut Noel dalam keterangannya, Selasa (13/4).
Perihal isu reshuffle ini diperkuat oleh pernyataan Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Dia menyebut reshuffle akan diumumkan pekan ini.
“Insya Allah kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini. Karena kan Pak Jokowi itu kalau sudah ada satu keputusan kan tanggal 30 Maret kemarin kan surat dikirim ke DPR yang isinya itu rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, karena banyak tugas fungsi dan perannya Menristek itu dikerjakan BRIN. Jadi Kemendikbud dan Ristek serta pembentukan Kementerian Investasi,” kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4). (Red/Dem)