Purwakarta, Demokratis
Di jaman keterbukaan informasi seperti saat ini sosok pejabat tentu sudah tidak asing lagi dengan media yang mana segala bentuk kegiatan selalu diberitakan, karena media itu sendiri mitra dari pemerintah. Selain itu, media atau pers berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-undang saat menjalankan tugas jurnalistiknya.
Namun justru yang terjadi malah sebalik pada kepemimpinan Kades Cibuntu karena selalu tidak ada di tempat ketika hendak dikonfirmasi oleh media. Staf desa ketika dimintai keterangan mengatakan bahwa Kades tidak ada di tempat atau sedang keluar. Jawaban tersebut lah yang selalu diterima setiap media yang hendak mengkonfirmasi Kades terkait anggaran yang dikelola di desa tersebut.
Dan baru-baru ini, Demokratis ingin melakukan konfirmasi ke kantor Desa Cibuntu terkait anggaran Dana Desa tahun 2019. Namun sayang Kades tidak ada. Begitu juga saat hendak dikonfirmasi ke rumahnya, juga tidak ada. Suatu hal yang tidak wajar seorang kepala desa setiap hari dan setiap waktu selalu tidak ada di tempat atau di kantornya.
Tentu saja hal tersebut membuat awak media bertanya-tanya ada apa dengan Kades tersebut, sampai-sampai alergi terhadap wartawan yang mana mau konfirmasi dan klarifikasi tentang anggaran dari pemerintah.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Dedi Sutendi mengatakan bahwa anggaran dari pemerintah harus dikontrol dan transparan agar masyarakat luas mengetahui berapa dan untuk apa anggarannya. “Jangan sampai anggaran itu tidak jelas peruntukannya dan malah terjadi penyelewan dan penyimpangan di sana-sini,” tegasnya. (Jenal Alviansyah)
