Yogyakarta, Demokratis
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono mengemukakan di masa pandemi Covid-19 tentu ada titik kritis yang harus dikawal oleh kapal negara.
“Tidak hanya konektivitas, keamanan dan keselamatan pelayaran, kapal negara juga ikut mengawal aspek kesehatan dalam pelayaran. Ini tantangan,” tuturnya saat membuka Focus Group Discussion bertema Kapal Negara Mendukung Konektivitas, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbanghub), Jumat (28/8/2020).
Dia mengutarakan kapal negara menjadi salah sayu instrumen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan, termasuk ditegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Selain itu, dia menuturkan dalam konteks konektivitas maka kapal negara harus berperan menjaga keberlangsungan penyelenggaran transportasi laut, termasuk di dalamnya pengangkutan penumpang dan logistik.
Kontinuitas penyelenggaraan transportasi, mantan Kepala BPSDM Perhubungan tersebut mengungkapkan pernah mengalami hambatan ketika sejumlah daerah menutup akses transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Penutupan itu mengganggu hajat hidup orang banyak. Kapal negara dapat berperan agar hajat hidup orang banyak itu tetap terpenuhi. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini,” ungkap mantan Dirjen Perhubungan Darat tersebut.
Djoko Sasono juga mengemukakan kapal negara selama ini ikut berkontribusi dalam membantu BNPB dan Basarnas ketika terjadi bencana.
“Karenanya perlu ada koordinasi ketersediaan fasilitas sarana apabila ada bencana. Dengan demikian dapat memperkecil risiko. Memperkecil korban dan mempercepat pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan sangat vital dan strategisnya kapal negara dalam menjaga pelayaran karena Indonesia memiliki 17.500 pulau.
“Sebanyak 2/3 luas wilayah Indonesia adalah perairan. Itu tanpa memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bila dengan ZEE maka perairan 4/5 dari wilayah Indonesia,” jelasnya. (Red/Dem)
