Home
Jakarta, Demokratis
Pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) merupakan sektor prioritas yang menghasilkan devisa dalam jumlah besar. Ditambah lagi, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pemulihannya harus didorong oleh pemerintah dengan menggulirkan berbagai program, salah satunya pemberian bantuan dana kepada pelaku usaha Parekraf.
Dan kabar gembira pun muncul dari Kementerian Parekfraf yang akan meluncurkan bantuan kredit sebesar Rp 50 juta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang parekraf. Besaran dana bantuan tersebut sebesar Rp 3 triliun dan akan disalurkan kepada 60 ribu pelaku UMKM Parekraf.
Program spektakuler Kemenparekraf ini pun disambut antusias Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming. “Hipmi mengapresiasi program Kemenparekraf. Dan kita berharap program itu direalisasikan secepatnya,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Jumat (5/1/2021).
Terkait bantuan tersebut, Mardani mengingatkan agar Kemenparekraf terlebih dahulu mengidentifikasi calon penerima dengan mendata pelaku usaha parekraf yang terdampak. Hal itu perlu dilakukan agar pelaku UMKM Parekraf mendapat bantuan secara merata dan benar-benar yang membutuhkan.
Mardani pun menegaskan, bahwa ia dan HIPMI, baik di pusat dan daerah, menyatakan siap membantu upaya membangkitkan sektor pariwisata di penjuru nusantara sejak dibuka kembali aktivitas menerima kunjungan wisatawan.
“Kami menyambut positif dan gembira sektor pariwisata perlahan bangkit. Tentu banyak pengusaha anggota Hipmi yang juga ikut bangkit di sektor ini, dan kita akan daftarkan UMKM yang di bidang pariwisata untuk partisipasi program tersebut,” ucapnya.
Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan rencana prioritasnya, yaitu program bantuan kredit sebesar Rp 50 juta kepada pelaku UMKM di bidang Parekraf yang bertujuan membangkitkan dan upaya mendorong pemulihan di sektor Parekraf.
Sandi juga menyampaikan bahwa pelaku usaha parekraf di Bali melalui Gubernur I Wayan Koster telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 9 triliun kepada pemerintah pusat. Aspirasi pembiayaan ini bertujuan menggairahkan kembali kepariwisataan di Bali.
“Bantuan kredit ini merupakan program Kredit Pemilihan Parekraf (KPP) yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema pembiayaan ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM parekraf agar mereka dapat bangkit dari pandemi covid-19 dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” jelas Sandi.
Kemenparekraf juga membahas sejumlah skema pembiayaan murah dan cepat bagi para pelaku UMKM parekraf. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor parekraf juga akan dilanjutkan pada tahun ini.
Sandi juga akan memanfaatkan skema kredit sosial, yaitu lewat Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memulihkan sektor parekraf.
“Semua program tersebut ditargetkan bisa mulai dilaksanakan satu hingga tiga bulan ke depan. Diharapkan sederet program pembiayaan pemulihan sektor parekraf itu bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” pungkas Sandi Uno. (Red/Demokratis)
