Bandung, Demokratis
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK 2020 dilansir lanjutan dari program 2019 lalu, yakni merupakan salah satu program pendukung pada upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), antara lain dengan menjaring siswa usia sekolah di daerah-daerah tertentu yang dianggap tidak dapat terjangkau oleh SMK Reguler. Dengan program ini diyakini APK/APM Jawa Barat akan meningkat.
Pada tahun 2020 ini diperkirakan PJJ SMK mendapat kucuran dana Rp 7.000.000.000 dari APBD Jawa Barat. Namun hal ini dibantah oleh Kabid PSMK Disdik Jabar Deden Saeful Hidayat.
Menurutnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan PJJ SMK Tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.400.000.000. “Ada penurunan,” ujar Deden kepada Demokratis di ruang kerjanya, Kamis (5/11).
Deden juga menyebutkan bahwa adanya penurunan jumlah anggaran tersebut karena adanya perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Deden juga mengatakan melalui jawaban konfirmasi tertulis Demokratis, bahwa anggaran sebesar Rp 5.400.000.000 tersebut yang kemudian dibagi-bagi melalui transfer kepada guru pamong masing-masing di kabupaten/kota se Jawa Barat, yakni Rp 900.000 per guru pamong per bulan.
Deden juga mengatakan bahwa guru pamong yang mengajar pada kegiatan PJJ SMK ini berasal dari SMKN penyelenggara PJJ dan dunia usaha serta dunia industri. Dengan kata lain ada guru pamong yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri yang menerima honor Rp 900.000 per bulan.
Namun ketika Demokratis menanyakan nama dan alamat guru pamong tersebut, Deden tidak dapat menjelaskannya dengan rinci, hanya menyebutkan bahwa guru pamong berasal dari sekolah induk dan dunia usaha serta dunia industri yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Namun Deden tidak menjelaskan secara rinci alamat dan berapa jumlah guru pamong yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri yang menerima honor Rp 900.000 per bulan tersebut.
Dalam penyelenggaraan PJJ SMK ini, harus ada transparansi dari pihak penyelenggara kegiatan, agar masyarakat tahu penggunaan anggaran PJJ SMK telah digunakan dengan benar. Masyarakat juga harus peduli dengan program yang menggunakan dana pemerintah dan berhubungan dengan masyarakat itu sendiri.
Pada jawaban surat konfirmasi Demokratis tersebut pun, Deden mengatakan bahwa jumlah peserta didik PJJ SMK tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 7.128 siswa yang melakukan pembelajaran di 481 TKB yang terdiri dari 169 SMK Negeri tersebar di 27 kabupaten/kota.
Yang lebih penting lagi masyarakat harus tahu apakah dengan diselenggarakannya kegiatan ini, APK/APM Jawa Barat telah terjadi peningkatan sesuai dengan target? Masyarakat juga bisa melihat apakah di 481 TKB yang dikatakan Deden, adakah siswa yang belajar di sana? (IS)
