Home
Pergantian nama negara Burma menjadi Myanmar berimplikasi kepada kehidupan sosial maupun politik negara tersebut. Sejarah perubahan nama negara ini sempat menjadi polemik karena dua negara “besar” seperti Amerika Serikat dan Inggris sempat menolak mengakuinya. Lalu apa sebenarnya latar belakang perubahan nama negara Asia Tenggara tersebut?
Mengutip laman United States Institute of Peace, pasca junta militer Myanmar menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi pada September 1988, nama resmi negara diubah dari Uni Burma menjadi Uni Myanmar pada 18 Juni 1989. Nama Uni Burma sendiri tercetus ketika negara ini berhasil merebut kemerdekannya dari Inggris pada Januari 1948.
Pada saat yang sama, sejumlah nama tempat lainnya juga diubah. Misalnya, Kota Rangoon –yang merupakan ibu kota negara– diubah menjadi Yangon.
Nama baru itu telah diakui oleh mayoritas negara PBB. Namun masih ada yang masih menyebut negara ini dengan Burma, yakni AS dan Inggris. Sedangkan Australia, kadang-kadang mengambil pendekatan campuran.
Implikasi
Direktur LSM Burma Campaign UK, Mark Farmener menjelaskan penyebutan Burma atau Myanmar lebih menitikberatkan kepada rasa simpati. Sebutan Burma agaknya menunjukkan rasa simpati kepada pendukung gerakan pro-demokrasi yang tak bersimpati kepada kepemimpinan junta militer.
Walaupun sebenarnya Farmener bilang sebutan itu tidak terlalu berarti. “Tidak ada seruan yang sangat kuat dari gerakan demokrasi yang mengatakan anda tidak boleh menyebutnya Myanmar, mereka hanya menentang legitmasi rezim,” katanya.
Sementara itu, Antropolog yang banyak menulis tentang politik Burma, Gustaf Houtman, kedua nama tersebut telah lama digunakan di sana. Burma sejatinya adalah sebutan untuk bangsanya. Sementara Myanmar merupakan bentruk sastra, yang bersifat seremonial resmi serta berbau pemerintahan.
Kata Houtman, ketika orang Burma menulis untuk publikasi, mereka menggunakan “Myanmar” tapi kalau bicara sehari-hari mereka menggunakan “Burma”. Namun hal penggunaan nama ini juga punya latar belakang politik.
Seperti dikatakan ahli bahasa dari Universitas Western England, Richard Coates, mengadopsi nama tradsional dan formal adalah upaya junta untuk melepaskan diri dari masa kolonial. “Kelompok oposisi lokal tidak menerima itu, dan mungkin lebih suka menggunakan nama sehari-hari, Burma. Setidaknya sampai mereka memiliki pemerintahan dengan legitimasi rakyat,” kata Coates. ***
