Senin, Desember 9, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sutarno Kecewa, Bantuan Paket Sembako dari DJPT KKP Tidak Tepat Sasaran dan Dijadikan Untuk Kepentingan Politik

Indramayu, Demokratis

Sutarno ketua wilayah organisasi Komite Nasional Nelayan Nusantara (KONANN) Indramayu mengaku kecewa dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu, Jawa Barat, terkait dengan pembagian sembako yang dianggap tidak tepat sasaran dan malah dijadikan untuk kepentingan politik.

“1.000 paket Sembako bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami hanya mendapat bantuan sebanyak 20 paket Sembako,” keluhnya kepada Demokratis, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, 1.000 paket bantuan Sembako tersebut diduga dibagikan kepada yang tidak berhak, misalnya kepada pihak yang bernaung di partai politik dengan modus kepentingan pencalonan kuwu (kepala desa).

Nilai bantuan per paket tidak lebih dari Rp 50 ribu.

“Tujuannya untuk mendapatkan suara pembagian ke masyarakat melalui rukun tetangga (RT) yang berpihak kepada calon kuwu. Fakta itu diceritakan Ruminta (40) anggota KONANN yang berdomisili di Desa Karangsong Blok Songtengah,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa bantuan Sembako tersebut diperkirakan hanya senilai Rp 50 ribu per paketnya.

Sutarno juga mengatakan, bantuan tersebut didapat karena pihaknya selalu melakukan monitoring terhadap bantuan yang diterima oleh Diskanla, namun pada kenyataannya bantuan tersebut dibagikan kepada yang kurang berhak sehingga kurang tepat sasaran.

“Kedepannya kami berharap kepada Diskanla Indramayu untuk segera melakukan daftar ulang kepada setiap organisasi nelayan yang berada di Indramayu, terutama mengenai legalitas dan aktivitasnya secara faktual sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,” harapnya.

Daftar nama penerima bantuan Sembako.

Hal tersebut, tambahnya, bertujuan untuk mensejahterakan nelayan yang berhak dan layak untuk menerimanya sehingga penyalurannya harus benar-benar proporsional dan transparan.

Sementara Asep S Plt Sekretaris Diskanla saat dikonfirmasi Demokratis mengatakan, kedepannya pihaknya akan melakukan penataan ulang kepada setiap organisasi nelayan.

“Dan disarankan setiap kebutuhan yang diperlukan organisasi nelayan segera melakukan permohonan tertulis (proposal). Hal itu bertujuan untuk memperjelas kinerja kami,” ujar Asep saat ditemui di ruangannya, Kamis (18/3/2021). (S Tarigan/Ksm)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles