Subang, Demokratis
Sedikitnya ada tiga indikator kegagalan kepemimpinan Bupati dan Wkl Bupati Subang yaitu gagal bayar, tunda bayar proyek dan ditolaknya APBD Perubahan Kabupaten Subang menjadi sorotan dalam gelaran Sarasehan Lintas Generasi yang Bertajuk “Evaluasi 3 Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang” yang diselenggarakan oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Aula Bawaslu Kabupaten Subang (28/1/2022).
Tiga masalah tadi dipandang sebagai kegagalan kinerja Pemkab Subang di bawah kepemimpinan Bupati Subang H Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi selama 3 tahun ke belakang.
Kegiatan itu sendiri menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya praktisi hukum Irwan Sutiarta, SH, Ketua Seknas Jokowi Subang Andi Lukman Hakim dan tokoh aktivis Handra Munandar.
Diskusi sarasehan dipandu Ketua DPC Pospera Subang Ahmad Baedowi, berlangsung cukup tertib, dinamis dan kritis.
Menurut Ahmad, masih kedapatan sejumlah sektor pembangunan yang realisasinya masi jauh dari harapan. Dirinya juga menyoroti keberadaan dan fungsi Tim Optimalisasi dan Singkronisasi (TOS) Jimat-Akur yang dinilai tidak efektif.
Dalam paparannya narasumber dari praktisi hukum, Irwan Yustiarta, SH, memberikan rapor merah kinerja Bupati Subang dan Wakil Bupati Subang dalam kurun waktu tiga tahun ke belakang.
Dia mengungkapkan dalam kinerjanya masih ada kelemahan tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal. Terlebih kata dia dalam tata kelola administrasi keuangan.
“Itu harus dikerjakan oleh ASN yang mempunyai keahlian terutama dari sisi teknis, yaitu para Kabid, Kasubid dan Kasie di dalam SKPD,” katanya.
Dia menjelaskan adanya indikasi dalam rotasi dan mutasi masih belum tepat menempatkan orang yang tepat pada tugasnya. “Belum the right man on the right place. Khususnya di tataran teknis,” tandasnya.
“Akibatnya terjadi tunda bayar pada kontraktor tahun 2019, ada kegiatan pengadaan barang dan jasanya tahun 2020-2021 yang bermasalah di SKPD tertentu,” tambahnya.
Kemudian masalah lainnya penanganan pandemi Covid-19 masih kurang terutama urusan sosial dalam bantuan keuangan untuk masyarakat dan penolakan anggaran perubahan oleh Kemendagri karena input-nya terlambat.
Di samping itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jadi beban Pemkab Subang. Belum menjadi salah satu pendapatan non-budgeter. Serta masalah Sadawarna masih meninggalkan fenomena berkepanjangan terutama ganti rugi.
Masalahnya diindikasikan adanya kekurangan skill di SDM yang memegang tataran teknis belum tepat.
Dia mengakui bahwa visi dan misi adalah semuanya baik, tapi tidak/belum terlaksana sepenuhnya.
Selanjutnya Ketua Seknas Jokowi Subag, Andi Lukman Hakim mempertanyakan acuan Tim Optimalisasi dan Sinkronisasi (TOS) dalam mengimplementasikan 9 program Jawara. “Sudah berapa besar peran TOS di dalamnya. Saya melihat hanya sebagian saja lainnya kurang,” katanya.
Menurut Andi, ada kebingungan antara konsep TOS dan RJPMD masih banyak persoalan yang belum diselesaikan lebih banyak masalah umum.
Lalu dia mempertanyakan raihan tiga kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Terkait prestasi organisasi berupa 3 kali WTP apakah sesuai dengan fakta?” ujarnya dengan nada tanya.
Berbeda dengan yang diutarakan narasumber lainnya, Handra Munandar yang menyebutkan jika Bupati Subang H Ruhimat alias Kang Jimat berbeda. Menurut dia kepemimpinan selama tiga tahun Bupati dan Wakil Bupati Subang dinilai berhasil. Di antara indikatornya pembangunan lingkar selatan Subang dan pembangunan infrastruktur jalan Serangpanjang – Cipeundeuy berhasil direalisasikan pada kepemimpinan sekarang.
Lalu kata Handra kalaupun ada hal yang kurang dimengerti bisa diajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait. Begitu pula apabila ada pelanggaran hukum bisa dilaporkan kepada aparat hukum. Dirinya melihat hingga saat ini masih baik-baik saja, tidak ada masalah. (Abh)
