Jakarta, Demokratis
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksin telah diserahkan kepada Pemda.
“Mengimbau agar pemerintah daerah setempat untuk memperkuat pengawasannya, karena vaksin diserahkan juga ke Pemda,” kata Nadia, Sabtu (22/5/2021).
Nadia merespons kasus vaksinasi ilegal di Medan, Sumatera Utara. Nadia menyatakan pihaknya sangat menyayangkan perbuat sejumlah oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang secara ilegal menggunakan vaksin Sinovac jatah petugas dan warga binaan Rumah Tahanan (rutan) Kelas I Medan untuk umum dengan mengenakan tarif Rp 250.000 per orang.
“Tentunya hal ini sangat disayangkan, karena pemerintah sudah mengatur tahapan vaksinasi sesuai prioritas. Di mana ini tentunya sesuai dengan risiko penularan dan kerentanan,” kata Nadia.
Nadia menambahkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Saat ini pelanggaran dilakukan sedang diproses secara hukum. Karena sudah melanggar aturan, ini sudah ranah penegak hukum ya,” katanya.
Kendati demikian, Nadia juga mengatakan kasus vaksinasi ilegal sebenarnya menunjukkan antusiasme dari masyarakat. Namun, di sisi lain masyarakat harus tetap bersabar sesuai dengan prioritas vaksinasi. Dikatakan, upaya keluar dari pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama seluruh komponen bangsa.
Nadia menuturkan pemerintah sudah menjamin untuk menyediakan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat sesuai sasaran. Nadia menyatakan dalam proses vaksinasi ada standarnya. Selain itu juga hal-hal yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
“Kita tidak mengharapkan adanya vaksinasi yang tidak sesuai aturan yang dapat berpotensi terjadinya KIPI,” kata Nadia. (Red/Dem)
