Jumat, November 15, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Wakil Bupati Tapanuli Tengah Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021

Pandan, Demokratis

Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Darwin Sitompul didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Yetty Sembiring, S.STP, MM mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Senin (22/11/2021).

Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, serta diikuti oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Tujuan dilaksanakan Rakor ini dalam rangka mendorong percepatan realisasi APBD tahun 2021, serta pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta Pemda mempercepat realisasi belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Mendagri menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden RI, Joko Widodo belum lama ini.

“Sama halnya dengan APBN, belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan, belanja daerah mengakibatkan beredarnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebanyak 5 persen pada akhir 2021. Untuk itu, Mendagri menekankan untuk mencapai target itu maka dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya Pemda melalui realisasi belanja APBD.

Mendagri meminta kepala daerah agar dapat mengatur koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. Rakor juga perlu digelar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. “Intinya untuk belanja di lingkungan masing-masing,” ujar Mendagri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 19 November 2021, rata-rata realisasi belanja APBD Provinsi TA 2021 sebesar 65,12 persen. Sedangkan rata-rata proporsi realiasi belanja APBD Kabupaten sebesar 61,15 persen dan Kota 59,08 persen.

Rakor ini turut dihadiri Kepala BPKPAD Tapteng Basyri Nasution, SP, Inspektur Inspektorat Tapteng Mulyadi Malau, M.AP, Sekretaris Bappeda Tapteng Budi Basa Siregar, SP, ME, dan Kabid PPEPD Antonius, ST. (MH)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles