Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi tim satuan tugas (Satgas) pencarian daftar pencarian orang (DPO) mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Harun Masku. Sebab kurang lebih delapan bulan Harun Masiku belum juga berhasil ditangkap.
KPK juga hingga kini belum berhasil meringkus penyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yakni, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.
“Tentunya bagi kami ini harus dipacu lagi tentang bagimana cara mencari buronan dalam sistem koordinasi wilayah, koordinasi supervisi, itu kita membantu mencari DPO,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dikonfirmasi, Jumat (23/10).
Karyoto tak memungkiri, pencarian para buronan KPK masih mengalami kendala. Dia menyebut, kendala yang saat ini ditemui terkait keberadaan para buronan.
“Tidak ada informasi yang signifikan, kita punya DPO Harun Masiku, kemudian Samin Tan dan Hiendra,” cetus Karyoto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, penyidik KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku, namun pada periode kepemimpinan Firli Bahuri performa penindakan KPK justru menurun drastis.
“ICW juga turut mengusulkan agar Tim Satuan Tugas (Satgas) yang sebelumnya dibentuk untuk mencari Harun Masiku lebih baik dibubarkan saja. Sebab, sampai saat ini efektivitas dari tim tersebut tidak kunjung terlihat,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (23/10).
ICW meminta, Pimpinan KPK semestinya juga mengevaluasi kinerja dari Deputi Penindakan. Sebab Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas buruknya performa Tim Satuan Tugas pencarian Harun Masiku.
Terlebih, Dewan Pengawas juga diharapkan dapat bertindak untuk turut menyikapi polemik ketidakjelasan kinerja KPK dalam menangkap Harun Masiku.
“Misalnya dengan memanggil Ketua KPK dan Deputi Penindakan untuk dimintai keterangan terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk dapat menemukan dan menangkap Harun Masiku,” pungkas Kurnia. (Red/Dem)
