Sibolga, Demokratis
Jelang Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang, suhu perpolitikan di Kota Sibolga mulai menghagat. Ketua DPRD Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik, mengingatkan Walikota Sibolga, Drs HM Syarfi Hutauruk untuk satun dalam berpolitik. Jangan melakukan intervensi terhadap siapapun, apalagi penerima bantuan sosial.
“Kami mendapatkan informasi, saudara Walikota Sibolga HM Sayrfi Hutauruk bersama istrinya Delmeria Sikumbang, diduga menggunakan jabatannya mengintervensi Kepala Dinas Sosial beserta pendamping penerima bantuan sosial,” beber Syukri, didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Ia menegaskan, regulasi Pilkada Kota Sibolga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk tidak diperkenankan seorang Walikota menggunakan jabatannya melakukan intervensi. Kepada masyarakat Kota Sibolga, Syukri mewanti-wanti untuk tidak percaya dengan semua statemen terkait bantuan PKH.
“Mereka itu tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan penerima bantuan sosial yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, BST, dan BPNT,” koar Syukri.
Selaku Ketua DPRD Kota Sibolga, Syukri mengingatkan KPU Kota Sibolga untuk bersikap independent. Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, diduga akan ada anggota KPPS dan PPS yang akan menyalurkan formulir model C6 kepada masyarakat Kota Sibolga disertai praktek money politics.
“Agar hal tersebut tidak terjadi, kami meminta kepada KPU dan Bawaslu agar memerintahkan struktur Bawaslu baik Bawaslu tingkat Kecamatan dan Kelurahan maupun Bawaslu di TPS, mengawasi dan mencek kebenaran ini,” pintanya.
Ahmad Syukri juga mengingatkan Camat, Lurah dan Kepling, untuk tidak terlibat dalam kancah politik Pilkada, dan tidak melakukan intervensi kepada masyarakat, termasuk menggunakan fasilitas negara dan struktur pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu paslon. (MH)
