Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan guna mewujudkan program pemerintah 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024.
Untuk itu Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar Seminar I Sub Tema Water and Innovative Finance diJakarta, Selasa (7/2/2023). Seminar ini juga merupakan rangkaian agenda road to World Water Forum ke-10 tahun 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.
“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha dan swasta,” kata Herry.
Wakil Ketua Program World Water Forum ke-10, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan respons dunia global sangat positif menyambut World Water Forum ke-10 di Indonesia. Terlebih isu tentang air saat ini menjadi sangat vital di dunia dan dunia memiliki visi yang sama untuk pengelolaan air lebih baik.
“Dalam enam tema yang dibahas di World Water Forum, pertama adalah air untuk manusia dan lingkungan, lalu ada kaitannya dengan keamanan air, risiko bencana air, kemudian diplomasi air, dan terkait dengan pembiayaan inovatif bidang air, serta terkait sains dan teknologi. Spektrumnya begitu luas dan ini kita bahas karena air sangat penting,” kata Arie.
Arie mengatakan, seminar hari ini mengusung tema dukungan pemerintah dan perspektif swasta untuk infrastruktur air. Menurutnya tantangan air global yang dihadapi saat ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan pembiayaan yang biasa, namun dibutuhkan terobosan dan inovasi.
Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali yang juga hadir dalam seminar tersebut menyebutkan, hingga saat ini sudah banyak investor yang berminat di sektor penyediaan air. Hal itu karena di Indonesia, cakupan layanan air pipa baru sekitar 21,69% sehingga peluang untuk investasi di sektor tersebut masih besar.
“Dengan persentase tersebut Indonesia dengan 267 juta penduduk memiliki peluang besar sekali. Tapi peluang ini tidak mungkin terealisasi apabila tidak ada kepastian tarifnya seperti apa, adjustment tarifnya seperti apa sehingga para investor tidak yakin,” kata Firdaus.
Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno menuturkan bahwa saat ini salah satu negara yang berminat untuk berinvestasi di sektor penyediaan air adalah Korea Selatan. “Di sini sudah ada yang dari Korea, dan juga hadir menjadi panelis di seminar kali ini,” ungkapnya.
Puncak World Water Forum ke-10 akan dilaksanakan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang. Pagelaran tersebut akan mengusung tema ‘Water for Shared Prosperity’. Sebelum menuju acara puncak pada 2024 mendatang, ada beberapa acara yang akan diselenggarakan, mulai dari Kick off meeting atau 1st Stakeholder Consultation Meeting pada Februari 2023, 1st Pre-Summit pada Maret 2023, 2nd Pre-Summit pada Juni 2023, National Stakeholder Forum dan Pre-Summit 3 pada Agustus 2023, dan Focus Group Discussion pada Desember 2023. (Reimon)
