Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian terhadap kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Bahkan, mereka bisa saja menyelidiki dugaan korupsi jika terjadi penyelewengan anggaran.
“Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
KPK menyatakan siap bergerak melakukan pengusutan. Apalagi, banyak infrastruktur di provinsi itu yang dikeluhkan masyarakat.
Salah satu infrastruktur tersebut adalah jalan raya di Provinsi Lampung. Di sana masih banyak jalanan yang tak layak dan tak kunjung diperbaiki bertahun-tahun.
“Jadi KPK atau pun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi,” ucap Johanis.
Johanis juga memastikan pimpinan komisi antirasuah bakal duduk bersama menyoroti pembangunan di Lampung. “Untuk dirapatkan dan didiskusikan untuk selanjutnya disikapi dilakukan lidik mana kala terindikasi itu sebagai suatu tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dalam rangka memastikan kondisi infrastruktur yang dilaporkan mengalami kerusakan berat di berbagai wilayah.
Kunjungan tersebut dimulai dari Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, jalan nasional di sekitar Institut Teknologi Sumatera (Itera), jalan menuju daerah Kota Baru. Dia juga melewati Jalan Kota Gajah-Seputih Raman-Simpang Randu-Rumbia.
Akibat jalan rusak, mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi sempat terkendala. Namun, dia ogah menumpang helikopter yang sudah disediakan karena ingin merasakan infrastruktur jalan di wilayah itu.
“Kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak? Enggak usah, enggak usah pakai heli, saya naik mobil saja,” kata Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menirukan pernyataan Presiden Jokowi saat itu. (Dasuki)
