Subang, Demokratis
Brigade Gerakan Pemuda Islam (GPI) Korda Subang mempertanyakan secara terbuka sumber anggaran pembenahan atau renovasi Tugu Nanas yang berada di wilayah Jalancagak, Kabupaten Subang. Pihaknya meminta kejelasan apakah anggaran tersebut berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu perusahaan, atau menggunakan sumber anggaran lainnya.
Sebelumnya, pada pekan lalu sempat beredar sebuah poster yang menyebutkan bahwa pembenahan Tugu Nanas diduga menggunakan kucuran dana CSR dari salah satu perusahaan air mineral yang berada di wilayah Subang Selatan. Poster tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Jalancagak disebut memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa informasi tersebut mengarah pada fitnah.
Dalam keterangannya, Kepala Desa juga menyebut bahwa pembenahan atau renovasi Tugu Nanas berada di bawah pengawasan Diskimrum atau Dinas Petmukiman dan Perumahan Kabupaten Subang.
Namun, Brigade GPI Korda Subang mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Diskimrum Kabupaten Subang pada Jumat, 22 Mei 2026, dengan mendatangi kantor dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Diskimrum disebut menyampaikan bila tidak ada korelasi ataupun keterlibatan pihaknya terhadap pembangunan maupun pembenahan Tugu Nanas Jalancagak, baik pada tahun 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya.
Komandan Brigade GPI Korda Subang, Yogi Parmana, menyampaikan pernyataannya terkait persoalan tersebut.
“Apa yang dijadikan status oleh Kepala Desa Jalancagak sudah jelas-jelas itu berita bohong yang menyatakan bahwa pembenahan atau renovasi Tugu Nanas itu di bawah pengawasan Diskimrum kita semua tahu bahwa menyebarkan berita bohong bisa dijerat sanksi pidana yang terdapat di UU ITE,” ujar Yogi kepada awak media (22/5/2026).
Selain itu, Brigade GPI Korda Subang juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit terhadap proses pembenahan atau renovasi Tugu Nanas Jalancagak guna memastikan tidak adanya dugaan penyelewengan anggaran, sebagaimana isu yang sebelumnya telah beredar di tengah masyarakat.
Brigade GPI Korda Subang menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi penggunaan anggaran publik demi menjaga kepercayaan masyarakat. (Abdulah)
