Jakarta, Demokratis
Mervin Sadipun Komper mantan demonstran Papua pada tahun 2002 minta agar pemerintah menarik kembali pasukan baru yang dikirim hari ini ke Papua, setelah terjadinya demonstrasi di sejumlah kota di Jayapura, Sorong, Manokwari, sesudah peristiwa beda pendapat di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.
“Papua hari ini berbeda dengan kondisi Papua pada tahun 2002. Dan demonstrasi Papua Senin lalu masih dalam keadaan normal. Saya tau karena saya orang Fak Fak dari Papua Barat”.
Penegasan ini dikatakan Mervin Sadipun Komper anggota DPD dari Dapil Papua Barat saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8).
Menkopolhukam dalam hal ini, katanya, telah keliru dalam mengambil keputusan dengan menyetujui pengirman pasukan baru ke Papua. “Masalahnya ada di Malang, Propinsi Jawa Timur. Tapi pasukannya dikirim ke Papua,” dalilnya.
Untuk itulah, dirinya minta kepada pemerintah agar mengusut aktor yang pertama kali menimbulkan gesekan mahasiswa Papua itu di Malang. “Serta Mendagri supaya secepatnya segera memanggil wakil Walikota Malang,” kata anggota DPD RI ini.
Demo yang muncul awal pekan ini, tambahnya lagi, adalah sebagai personifkasi harga diri manusia semata yang diperlakukan tidak sama dengan warga yang lainnya. Jadi ini tidak terkait dengan perkembangan dari luar Papua atau asing.
“Semestinya masalah Malang ini dilokalisir. Pelakunya dicari siapa dia. Bukan malah menangkap orang Papua di Malang yang jadi korban,” jelasnya.
Steven Abraham anggota DPR dari Papua yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra berharap, agar gesekan antar masarakat jangan terulang lagi, apalagi ini dilakukan atau melibatkan oknum pejabat negara.
“Mendagri harus bertindak cepat dengan menegur Wakil Walikota Malang. Sebab, di Papua saja tidak ada pengusiran warga pendatang,” bebernya.
Menurutnya, apabila mahasiswa Papua kritis suaranya, maka aspirasinya sebaiknya harus didengar. “Apalagi selama ini orang Papua sudah bersabar,” kata Willem Wandik anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat asal Papua secara terpisah.
“Hari ini perasaan orang Papua telah terganggu. Jika ada yang meninggal harus diotopsi. Pusat dalam hal ini harus tegas dan usut kasus ini secara tuntas,” pungkasnya. (Erwin Kurai)
