Bogor, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi yang berlokasi di Hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada akhir 2020. Saat ini tahapan konstruksinya sudah memasuki pekerjaan utama pembangunan tubuh bendungan yang ditandai dengan pengelakan aliran Sungai Ciliwung (River Closure) pada Selasa (4/2/2020).
Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pengelakan sungai merupakan tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Untuk menjaga ritme pekerjaan, Menteri Basuki meminta agar dilakukan pembagian jadwal tiga shift kerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan pekerja.
Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Widiarto pada acara pengelakan Sungai Ciliwung mengatakan, progres fisik pembangunan Bendungan Ciawi sudah 45%. “Secara keseluruhan konstruksinya akan selesai pada akhir tahun 2020 dan Insyaallah dapat beroperasi pada Mei 2021 dan berfungsi untuk menahan laju banjir di hulu Sungai Ciliwung,” kata Widiarto.
Menurutnya pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta yang dilakukan secara bertahap sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
“Pengelolaan air merupakan urusan bersama, untuk itu harus terpadu dan sinergi antara pusat dan provinsi, kabupaten/kota beserta masyarakat. Bendungan ini merupakan kerjasama Kementerian PUPR dengan Pemprov Jabar, Kabupaten Bogor, serta dukungan masyarakat Bogor dalam rangka pengendalian banjir Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir di Jakarta,” ujar Widiarto.
Dikatakan Widiarto, Bendungan Ciawi dengan volume tampung total sebesar 6,05 juta m3 , akan bermanfaat dalam mereduksi banjir bagian hulu hingga 30% yakni sebesar 111,75 m3/detik. Menurutnya kontribusi Bendungan Ciawi dalam pengendalian banjir juga akan berdampak pada pintu air Manggarai sebesar 11,9 %.
“Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga/masyarakat yang ada di sekitar pembangunan bendungan ini yang telah rela melepaskan tanahnya guna keperluan pembangunan ini, serta dukungan masyarakat yang berupa moril dan materiil untuk pelaksanaan pembangunan bendungan untuk membantu pengendalian banjir dari hulu Ciliwung ke hilir Jakarta. Pola kolaborasi antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang sangat baik akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Widiarto.
Sementara itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ditjen SDA Kementerian PUPR Bambang Hidayah mengatakan, dengan pengelakan sungai Ciliwung ke saluran pengelak (bottom outlet), merupakan tanda akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan bangunan utama, yang meliputi pekerjaan galian pondasi tubuh bendungan, perbaikan pondasi bendungan, dan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.
Menurut Bambang, proses pembebasan lahan pembanguan Bendungan Ciawi (Cipayung) menjadi pengalaman yang sangat berharga sejak proses pengumpulan data awal yang melibatkan langsung jajaran di tingkat kecamatan, desa serta pemuka masyarakat yang kemudian dilanjutkan oleh BPN Kabupaten Bogor dan BPKP Pusat. “Progres pembebasan lahan sebesar 92% dengan lahan yang telah dibebaskan seluas 66.10 Hektare (Ha) sebanyak 862 bidang dari total kebutuhan lahan seluas 78.35 Ha sebanyak 935 bidang. Sedangkan sisanya untuk lahan yang belum bebas akan dituntaskan pada akhir Maret 2020,” ungkapnya.
Kontrak pekerjaan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT. Sacna. Pembangunannya telah mulai pada 2 Desember 2016 dijadwalkan selesai awal 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2020. Bendungan Ciawi dibangun dengan biaya sebesar Rp 798,7 miliar.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fauzi Idris, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Edy Juharsyah, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR Agung Juhartono, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR Iriandi Azwartika, dan Kepala Balai Bendungan Kementerian PUPR Bastari. (Reimon)
