Masalah merisaukan negara belakangan ini adalah masalah korupsi, karena membawa sulit ekonomi. Apalagi masa pandemi sedang melanda kawasan dunia serta merta membawa krisis menjadi berat. Kerisauan utama adalah pada korupsi memukul usaha untuk mengatasi ekonomi.
Seperti sama dimaklumi perbuatan korupsi adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dihadapi semua negara telah menjadi musuh bersama saat ini. Termasuk pada era krisis pandemi Covid-19. Menghadap korupsi dan menghadapi recovery ekonomi.
Malaysia yang berjuang melawan korupsi sama dengan negara lainnya kini mencatat perkembangan positif yakni indeks persepsi korupsi Malaysia turun jika dibanding tahun lalu. Tentu saja ini berita baik. Ini melegakan dan mengokohkan posisi Kerajaan di mata rakyat awam.
Seperti disiarkan iheam.co.id Kuala Lumpur, 26 Januari 2021 dari pengumuman Transparansi Internasional (TI) dengan mensurvei 58 dari 180 negara, posisi Malaysia berada pada nilai 51 di antara 100 negara. Skor tersebut menempatkan Malaysia turun tiga poin pada tingkat 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020.
Lembaga Transparansi Internasional selalu memberi publikasi dan informasi yang dilakukan tiap tahun. Hasil itu sebagai indikator mengukur keadaan administrasi birokrasi dalam hubungan persepsi indeks. Semakin kecil nilai skor dari total yang disurvei, semakin positif nilainya. Sebaliknya semakin besar angka dari total hasil survei berarti semakin kurang baik persepsi indeksnya.
Kantor Perdana Menteri dalam pernyataaan dikeluarkan 29 Januari, menegaskan walau persepsi korupsi mengalami perubahan yang positif atau dalam arti perbuatan rasuah menurun, namun Kerajaan Malaysia akan terus mengupayakan perbaikan dalam disiplin kerja birokrasi negara.
Sebagaimana dinyatakan pada awal pemerintahan Pakatan Nasional (PN) Program Anti Korupsi Nasional (NACP) akan diteruskan ditingkatkan agar pemerintahan lebih baik, menutup ruang perbuatan korupsi dalam administrasi pemerintahan.
Malahan permerintah tidak akan pernah kompromi dari mana pelaku rasuah serta tindakan tegas mengikuti rule of law. Demikian publikasi dari kantor Perdana Menteri Malaysia, Jumat, 29 Januari 2021 yang lalu.
Di atas semua itu, kebersamaan dan kesatupaduan rakyat awam diperlukan. Berupaya melawan korupsi dan membangun ekonomi yang maju. Dengan cara itu, yakni rakyat Malaysia bekerjasama padu dengan Kerajaan akan sukses.
Jakarta, 2 Februari 2021
*) Pemulis adalah Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM) Jakarta
