Purwakarta, Demokratis
Mimpi masyarakat Kampung Karangmukti untuk mendapatkan air bersih yang sudah sejak lama diidam-idamkan, akhirnya pupus sudah. Pasalnya, pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di RT 001 RW 001 senilai Rp 245 juta dari APBN sampai saat ini tidak mengalirkan air setetes pun.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Karangmukti kepada Demokratis mengungkapkan, awalnya masyarakat sangat bersyukur karena Kampung Karang Mukti RT 001 RW 001 mendapatkan ba
ntuan untuk pengadaan Pamsimas sehingga dipastikan akan memudahkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Namun seiring berjalannya waktu ketua pelaksana pembangunan sarana air bersih yang bernama Acing dan bendahara Warni yang dipercayakan untuk melakukan pembangunan sampai saat ini tidak diselesaikan alias mangkrak. Sedangkan anggaran dari APBN sudah diterima oleh ketua Acing dan bendahara Warni,” keluh tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya ini, baru-baru ini.
Sementara itu, ketua pelaksana Acing dan Warni saat dikonfirmasi Demokratis mengungkapkan, seluruh pekerjaan Pamsimas yang tersebar di sepuluh titik sudah selesai dikerjakan semua dan tidak ada masalah.
“Pekerjaan pembangunan sarana air bersih sudah selesai, tidak ada masalah dan sudah sepuluh titik yang sudah dikerjakan,” ungkap Warni kepada Demokratis.
Namun fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diungkapkan. Pembangunan tersebut seharusnya selesai dalam jangka waktu 120 hari pada tahun 2020 lalu, namun sampai sekarang sudah tahun 2021 belum juga mengucurkan air setetes pun.
Padahal tanah untuk pembangunan Pamsimas juga dihibahkan oleh masyarakat Karang Mukti sehingga nanti diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Masyarakat Karangmukti mengharapkan adanya pembangunan sarana air bersih sampai selesai supaya masyarakat bisa merasakan adanya program bantuan dari APBN. Pemasangan saluran airpun/paralon kurang lebih 300 M termasuk bangunan juga tidak diselesaikan. Ketua dan bendara tidak bertanggungjawab,” keluh masyarakat.
Selain itu, menurutnya, sampai saat ini upah tenaga kerja pun belum dibayar kurang lebih Rp 16 juta. “Padahal dana dari APBN sudah diambil semua oleh ketua Acing dengan bendahara Warni,” katanya lagi.
Menurut masyarakat, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut dan jika tidak segera menyelesaikan pembangunan Pamsimas tersebut pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Purwakarta. (S Supriatna/Lukman Silalahi)
