Kamis, Desember 7, 2023
  • Login
  • Nasional
  • Nusantara
  • Mancanegara
  • Hukum & Kriminal
  • Olahraga & Selebriti
  • Opini
  • Otomotif & Teknologi
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sejarah
    • Cerpen
    • Potret
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Nusantara
  • Mancanegara
  • Hukum & Kriminal
  • Olahraga & Selebriti
  • Opini
  • Otomotif & Teknologi
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sejarah
    • Cerpen
    • Potret
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Menteri Agraria/BPN Diduga Pertajam 4 Konflik Pertanahan?

demokratis.co.id by demokratis.co.id
September 26, 2020
in Nasional
0
0
SHARES
25
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Demokratis

Kewenangan besar serta format penyelesaian konflik pertanahan dan percepatan reforma agraria untuk pemerataan tanah yang merupakan program prioritas pemerintah sejak enam tahun lalu tidak sepenuhnya berhasil mengurangi konflik pertanahan khususnya di daerah. Prakteknya masih berjalan dengan tidak baik dan berbagai konflik pertanahan muncul serta tidak dapat terselesaikan sampai saat ini.

RELATED POSTS

Dankormar Hadiri Grand Final Putera Puteri Maritim Indonesia 2023

Wadan Kormar Resmi Tutup Pelatihan Penguatan Karakter dan Kerja Sama Pegawai Kementerian ESDM RI

Termasuk dalam praktek pengelolaan tanah dan kekayaan alam daerah telah menimbulkan ketimpangan struktur atas kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatannya sehingga menyebabkan timbulnya konflik norma, konflik kepentingan, konflik ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Gedung DPD Jakarta, Rabu, (23/9/2020).

“Kesalahan juga terjadi pada sebagian masyarakat yang ikut program TORA, Tanah Obyek Reforma Agraria. Selain tidak pernah sesuai harapan masyarakat, masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, malahan menjual kembali tanahnya tanpa dapat dicegah oleh pemerintah,” ujar Fachrul Razi seusai rapat.

“Sebagai representasi daerah, Komite I DPD sangat berkepentingan untuk mencarikan solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan konflik pertanahan dan agrarian,” tambahnya.

Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga. Sementara dari Kementerian ATR/BPN hadir Menteri Sofyan A Djalil, didampingi Wakil Menteri ATR dan sejumlah pejabat kementerian. (Erwin Kurai Bogori)

ShareTweetSendShare
demokratis.co.id

demokratis.co.id

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2022 demokratis.co.id. All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Nusantara
  • Mancanegara
  • Hukum & Kriminal
  • Olahraga & Selebriti
  • Opini
  • Otomotif & Teknologi
  • Pembangunan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sejarah
    • Cerpen
    • Potret

Copyright © 2022 demokratis.co.id. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In