Rabu, Juni 19, 2024

Obok-obok Urusan Bansos DKI, KPJ: Menkeu Jangan Asbun!

Jakarta, Demokratis

Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk mengecam pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal pemenuhan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta.

Amos menilai pernyataan Sri Mulyani yang asal bunyi (Asbun) dan tidak berkaca terhadap kinerjanya sebagai Menkeu di pemerintah pusat.

“Jika ada yang mengatakan gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos,” ujar Amos.

Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan sosial, lanjut Amos, Pemprov DKI Jakarta bahkan paling siap menghadapi pandemic COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

Amos mendesak Menkeu Sri Mulyani Indrawati segera melunasi hutang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH). DBH ini, menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di DKI Jakarta.

Menurut Amos, saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk mendanai Bansos bagi 1,1 juta warga Jakarta.

Informasi tersebut dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

“Semestinya Pemerintah Pusat segera melunasi utangnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp 2,56 triliun,” tutur Amos.

Padahal, papar Amos, utang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai Rp 5,1 triliun dan DBH tahun ini pada kuartal II mencapai Rp 2,4 triliun. Jadi total utang Kemenkeu ke DKI saat ini mencapai Rp 7,5 triliun namun baru dibayar Rp 2,56 triliun.

Harusnya piutang DBH Pemprov dilunasi, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah menyerang Pemprov DKI Jakarta.

Amos menyarankan juga sudah waktunya Gubernur DKI Jakarta membentuk Ketahanan Sipil Pemprov DKI Jakarta (KSP) DKI Jakarta sebagai Pusat Informasi dan Data terkait Kinerja Pemprov DKI dalam Memberikan pengetahuan Masyarakat guna meluruskan informasi yang sesuai fakta dan data.

Hal ini, untuk mengantisipasi maraknya rundungan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta, hampir setiap hari dan hal ini sangat melukai hati masyarakat Jakarta.

“Harapan ini kami sampaikan, agar gubernur DKI Jakarta Membangun Kota Jakarta Lebih Maju tanpa lelah untuk bekerja cerdas bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta,” pungkas Amos. (Red/Albert S)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles