Jakarta, Demokratis
Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok akan terus berusaha agar dapat mempertahankan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang sudah diraih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Mugen S Sartoto, pada acara Forum Webinar Tantangan dalam Mewujudkan, Meraih dan Mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Hotel Harris, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (19/11/2020).
Reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi OP Utama Tanjung Priok untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan efisien, serta berorintasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Kita ingin mempertahankan kualitas pelayanan dan menjaga integritas untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya.
Menurut Capt Mugen, saat ini OP Utama Tanjung Priok terus melakukan pembenahan dan terobosan serta inovasi mengikuti perkembangan jaman era revolusi four point zero (4.0) sehingga dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Caranya dengan layanan online yang bisa mencegah gratifikasi, korupsi ataupun suap,” tambahnya.
Selain itu, OP Utama Tanjung Priok tahun depan juga menargetkan meraih predikat green port atau pelabuhan yang bersih, bebas pencemaran, dan ramah lingkungan.
“Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkatakan lingkungan pelabuhan yang akan menuju green port di tahun 2021,” pungkasnya.
Sementara untuk mencapai semua target tersebut saat ini (OP) Utama Tanjung Priok juga memiliki tarian yang disebut dengan “Pelopor Pembaruan”. Tarian ini diharapkan bisa menjadi pemacu dan penyemangat pegawai Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempertahankan predikat WBK dan WBBM. (Red/Dem)
