Jakarta, Demokratis
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) lembaga pengawasan anggaran di bawah DPR meminta, agar rapat-rapat kerja komisi dengan pemerintah supaya mengoptimalkan pengawasan agar keuangan negara tidak disalahgunakan. Mengingat realisasi pertumbuhan pada semester pertama baru 3,75% di tahun anggaran 2019 yang tersisa 4 bulan lagi.
“Jalannya dengan mengoptimalkan pendapatan negara, dan menggunakannya secara efisien,” ujar Wakil Ketua BAKN Sartono Hutomo dari Fraksi Demokrat di Jakarta (21/8).
Dengan demikian, maka sisa tahun anggaran pada semester II diharapkan akan bisa dapat mendorong pertumbuhan menjadi 5,1 % yang telah ditetapkan oleh DPR dengan pemerintah.
“Jelas semua ini adalah tantangan baru di tengah penerimaan andalan dari sektor komoditas yang sedang mengalami penurunan, yang juga membawa pengaruh pada penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target,” jelas ekonom asal Jawa Timur ini.
Tidak soal, katanya lagi, jika pemerintah sampai sekarang masih bergantung pada pendapatan dari pertambangan dan sumber daya alam. Termasuk sumber pendapatan pajak pribadi yang masih belum tergali maksimal.
Mengenai perihal soal insentif pajak guna mempermudah investasi, katanya, sebaiknya harus sejalan dengan realisasi investasi agar bisa membuka lapangan kerja baru supaya ekonomi kita bisa bergerak lebih cepat lagi.
“Bagitu juga dengan semakin besarnya proporsi penerimaan yang bersumber dari pajak agar jangan sampai mengganggu daya saing investasi, apalagi investor yang sudah masuk ke dalam sampai malah ingin hengkang,” pungkasnya.
Iskan Qolba Lubis anggota Fraksi PKS mengatakan, DPR selama ini tidak dilibatkan lagi dalam pembahasan satuan 3 dalam APBN.
“Selama ini apabila kita mengesahkan APBN hanya tau jumlah gelondongannya saja. Sehingga sulit untuk mengawasi sumber pendapatan dan penggunaannya secara detail setiap tahunnya,” ungkapnya.
Kedepan, menurutnya, sebaiknya di dalam pembahasan anggaran agar dikembalikan lagi sampai satuan 3. “Kalau masih ada yang curiga akan menimbulkan korupsi baru di DPR,” ujarnya.
“Sekarang sudah ada KPK yang telah banyak mengungkap dan menangkap pejabat yang korupsi. Salahkan dia saja jika masih korupsi juga,” tambah ujar Iskan Qolba lagi.
Sartono mengingatkan juga agar dalam menjalankan pengawasan oleh komisi-komisi. Anggota DPR agar menggunakan temuan tahun lalu yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, agar supaya hasilnya bisa terukur. (Erwin Kurai)
