Oleh Ruyanto *)
Sebaiknya berhenti berhalusinasi. Rakyat butuh bukti, hentikan narasi tong kosong. Mestinya kita malu, karena terlalu banyak dan muak rakyat dengan janji-janji yang tidak pernah terealisir.
Bukankah janji itu hutang? Kita ini hidup dalam dunia nyata, bukan fantasi seperti cerita fiksi. Perubahan itu, wajib diupayakan, tidak bisa dengan simsalabim atau abrakadabra, seperti cerita dalam drama sinetron versi Saur Sepuh atau Nini Pelet.
Setiap ide, gagasan, konsep dalam bentuk program dan kebijakan, mesti dianalisa dan dipikirkan secara matang. Disosialisasikan dan dikonsultasikan dengan berbagai elemen stakeholder guna mengeleminir dampaknya. Apa lagi dalam tata kelola pemerintahan, harus melalui kajian yang komprehensif.
Tidak cukup sebatas input dan output, melainkan mesti sampai pada kajian, sejauh mana outcome, benefit dan infact-nya. Mari kita menoleh dan belajar ke Bangsa Jepang, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam wujud rasa malu.
Ketika terjadi krisis ekonomi, pengangguran pada negeri mereka, perdana menterinya langsung mundur. Begitu juga kabinetnya ketika ada pesawat jatuh, kapal tenggelam, kemacetan, jalan rusak, yang menimbulkan korban jiwa, menteri perhubungannya kontan mengundurkan diri.
Bagai langit dan bumi bedanya dengan moral di kita, jangankan mengundurkan diri, disuruh mundur pun ogah dengan sejuta alasan atau dalil. Itu karena hilangnya rasa malu. Mengingat betapa strategisnya posisi kepemimpinan sebab baik buruknya, maju mundurnya sebuah negara, wilayah, atau daerah, tergantung pada figur pemimpinnya.
Berat memang berat, tanggung jawab seorang pemimpin, karena sangat menentukan dan menyangkut hajat hidup orang yang dipimpin. Jadi kepemimpinan itu bukan ajang percobaan atau tugas magang, sehingga tidak ada alasan belum faham, apalagi tidak mengerti hak dan kewajibannya.
Artinya kesiapan pemimpin itu harus paripurna siap pakai, bukan sebagai wahana pembelajaran. Kita tentu tidak mau seperti yang dialami Bupati Pekalongan, yang jadi tertawaan dan dagelan yang tidak lucu. Pertanyaannya, siapa yang salah, yang dipilih atau yang memilih, atau sistemnya yang waktunya dievaluasi?
Dalil bahwa setiap kepemimpinan tidak sempurna, penulis juga sepakat, itu manusiawi. Namun dengan kelengkapan fasilitas serta berbagai perangkat pendukung kinerjanya, bahkan bukan saja kabinet pembantunya, bahkan hingga ada stafsus dan lainnya, sehingga harus dipastikan para pembantu atau alat pendukung kerjanya itu, harus mampu menyelesaikan tupoksinya secara efektif, cepat dan berkualitas.
Jika tidak, maka tinggal menanti kehancurannya. Oleh karenanya, jangan pernah memonopoli pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang belum tentu baik dan benar. Rangkulah semua elemen dan jangan alergi dan dianggap musuh, terhadap kritik dari sisi mana pun, lepaskan ego dan kesombongan, karena dua sifat itu iblis terusir dari syurga. Wassalam. ***
*) Penulis adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
