Jakarta, Demokratis
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen atau setara minimal 38 kursi di DPR.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai angka tersebut lebih ideal untuk memastikan efektivitas kerja partai politik di parlemen, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Minimal satu partai punya dua orang di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Itu baru masuk akal untuk bekerja secara optimal,” ujar Said di Kompleks DPR/MPR, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, perhitungan 38 kursi didasarkan pada struktur DPR yang terdiri dari sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan jumlah tersebut, setiap partai dinilai memiliki representasi yang cukup untuk terlibat aktif dalam pembahasan kebijakan.
Usulan ini sekaligus menjadi tanggapan atas wacana ambang batas lebih rendah, yakni sekitar 13 kursi, yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. PDIP menilai angka tersebut belum cukup mencerminkan kekuatan politik di parlemen.
Selain di tingkat pusat, PDIP juga mendorong penerapan ambang batas secara berjenjang di seluruh level legislatif. Said mengusulkan ambang batas 6 persen untuk DPR, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 4 persen untuk DPRD kabupaten/kota.
Menurutnya, skema berjenjang ini penting untuk menjaga efektivitas kelembagaan legislatif di daerah serta mempermudah proses pengambilan kebijakan.
“Kalau di daerah tidak ada ambang batas, itu akan menyulitkan DPRD dan pemerintah daerah dalam bekerja. Harus ada keselarasan dari pusat sampai daerah,” katanya.
Pembahasan ambang batas parlemen menjadi salah satu isu krusial dalam revisi UU Pemilu, karena akan sangat memengaruhi konfigurasi politik nasional serta kualitas representasi rakyat di lembaga legislatif. (EKB)
