Kaltim, Demokratis
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta aparat penegak hukum bersikap tegas menyikapi fenomena tambang ilegal Bumi Etam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan upaya itu harus dilakukan mengantisipasi konflik sosial antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar.
“Kalau persoalan pertambangan batu bara ilegal sudah kerap saya tanggapi bahwa jangan sampai aparat penegak hukum longgar dalam menegakkan hukum ketika ada masyarakat yang terganggu, karena akan timbul persoalan lain konflik sosial,” katanya di Samarinda, Kaltim, Jumat (17/3/2023).
Menurutnya, untuk menegakkan hukum jangan perlu ada keraguan dan pandang bulu. Artinya kalau aturan/undang-undang telah dibuat tentunya ada pertimbangan dalam pembentukannya dan dampaknya jika terjadi pelanggaran.
“Kalau kemudian ada pelanggaran, artinya dampaknya pasti akan terjadi. Nah, supaya tidak terjadi maka diaturlah dalam Undang-Undang (UU), sehingga jika segala sesuatu itu bertentangan dengan UU, maka harus ditindak sebab pasti ada dampak buruknya, yang pasti regulasi itu dibuat untuk keamanan negara,” kata Samsun.
Dia mengungkapkan, persoalan tersebut tinggal bagaimana penegak hukumnya menjalankan karena aturan sudah ada dan wilayah penegakan hukum itu ada di yudikatif (aparat penegak hukum), kemudian DPRD sebagai fungsi pengawasan.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meyakini untuk menyerahkan segala bentuk pelanggaran itu kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti hal tersebut, karena mereka yang punya wewenang untuk menindaklanjuti perihal yang bertentangan dengan Undang-Undang.
“Saya yakin aparat penegak hukum kita adil dalam menegakkan keadilan dan tegas dalam menegakkan aturan, kami berharap fenomena tambang ilegal tidak berkepanjangan dan harus diakomodir untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat agar nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar tambang,” katanya.
Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan Agiel Suwarno juga memaparkan soal jalan umum yang digunakan pengangkutan batu bara tersebut sampai saat ini terlihat tidak ada tanggung jawab perusahaan, terbukti dengan kondisi jalan di desa yang tiap hari dilewati tersebut dalam keadaan rusak parah.
“Saya sempat bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku PPU yang jalannya tiap hari dilewati kendaraan truk batu bara, apakah ada tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki jalan, jawaban mereka tidak sama sekali, malah makin parah, termasuk hancurnya jalan yang sudah disemenisasi,” jelas Agiel.
Dia menerangkan perusahaan tambang ilegal secara realisasi operasional, memang tidak ada menerapkan corporate social responsibility (CSR), dan juga Program Pembangunan Masyarakat (PPM), sehingga dampaknya jelas negatif. (Albert S)
