Bandung, Demokratis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sidang terbuka penganugerahan tersebut digelar di Aula Barat Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kamis (16/1/2020).
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden RI (2004-2009 dan 2014-2019) M Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, beberapa anggota Komisi V DPR, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta sejumlah mantan Menteri PU.
Dalam Laporan pertanggungjawaban akademik yang dibacakan oleh Ketua Tim Promotor Prof Ir Indratmo Soekarno MSc PhD mengatakan, ITB memberikan Gelar Doktor Kehormatan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada seseorang yang telah terbukti memberikan sumbangan nyata, menonjol, dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) bagi perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan.
“Dengan pemberian gelar Doktor Kehormatan ini, ITB berharap dapat mendorong masyarakat dan bangsa Indonesia untuk berprestasi dan memberikan sumbangan bagi pengembangan iptek, seni atau kemanusiaan,” jelasnya.
Disampaikannya, Menteri Basuki Hadimuljono memiliki peranan sangat penting dalam bidang infrastruktur sumber daya air dan infrastruktur tahan gempa. Bahkan yang bersangkutan telah berhasil menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sangat kompleks di dalam pelaksanaannya.
“Pembangunan infrastruktur ini selain meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangidisparitas antarwilayah juga untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing bangsa,” ungkapnya.
Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi, Menteri Basuki telah membangun berbagai infrastruktur di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk beberapa infrastruktur yang telah dibangun di kampus ITB Jatinangor. Selain itu, Menteri Basuki Hadimuljono juga telah menerima beberapa tanda penghargaan dan pengakuan, termasuk dari ITB yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Adiutama ITB tahun 2017.
Sementara itu, Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan, penganugerahan ini juga dilaksanakan bertepatan dengan 100 tahun ITB sebagai institusi Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Selain itu, Menteri Basuki Hadimuljono adalah abdi negara yang sangat berdedikasi dan pekerja keras di Departemen Pekerjaan Umum dan sebagai seorang birokrat yang sangat andal, tangguh dan menunjukkan kepeloporannya. Saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
ITB juga berterima kasih karena Kementerian PUPR telah banyak melakukan kerjasama dengan ITB, baik berupa bantuan prasarana pendidikan, menyediakan tempat kerja praktek bagi mahasiswa, maupun melibatkan civitas akademika dalam berbagai kegiatan yang menyangkut kepakaran di ITB.
“Saya berharap penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan seperti yang diberikan kepada Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini dapat dijadikan contoh untuk generasi penerus, untuk menjadi pekerja yang profesional, birokrat yang ulet dan berdedikasi tinggi, maupun sebagai organisator yang tangguh sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.
Orasi Ilmiah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri Basuki Hadimuljono dalam sidang terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kemudian menyampaikan orasi ilmiahnya dengan judul “Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur Sumber Daya Air, Meningkatkan Daya Saing Bangsa”. Dalam Orasi tersebut Menteri Basuki mengatakan, untuk periode lima tahun ke depan, Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju adalah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, khususnya melanjutkan dan memanfaatkan yang telah dibangun. Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian 45 bendungan on going dan 15 bendungan baru, pembangunan 1.000 embung, 500 ribu Ha jaringan irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,5 juta Ha dan 2.100 Km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Menurut Menteri Basuki, pembangunan infrastruktur pengendali banjir sangat penting dalam upaya mengurangi dampak bencana banjir bagi masyarakat. Sejak akhir tahun 1990-an, konsep penanganan banjir mengalami perubahan dari semula flood control yang difokuskan pada badan sungai di ruas tengah dan hilir sungai menjadi flood management dengan penanganan secara terpadu dari hulu hingga hilir sungai. ”Pendekatan ini mulai diterapkan pada kegiatan North Java Flood Control Sector Project dan South Java Flood Control Sector Project,” terangnya.
Sebagai ilustrasi penerapan flood management menurut Menteri Basuki, penanganan banjir pada Sungai Citarum secara terpadu dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Hingga tahun 2019 telah dilaksanakan pembangunan Terowongan Nanjung, peningkatan kemampuan sungai dan anak sungai S Cikijing, S Cimande, S Cikeruh, serta pembangunan kolam Cienteung yang dapat dioperasikan sejak tahun 2018 terutama untuk mengendalikan banjir Sungai Cigado dan Citarum di daerah Cienteung. (Reimon)
